Dasar Hukum

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2018, tentang keolahragaan
  8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.